Revitalisasi Model Transmigrasi Yang Dilakukan Pemerintah

Revitalisasi Model Transmigrasi

Revitalisasi Model Transmigrasi – Transmigrasi berorientasi pada pengembangan berbasis kawasan, Prukades, dan infrastruktur sebagai solusi pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan inovasi terhadap model transmigrasi. Hingga kini program transmigrasi sudah terasa di 25 provinsi dan 61 kabupaten yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo, mengatakan revitalisasi menjadi upaya meningkatkan produktivitas, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Dengan memenuhi minimum skala ekonomi, dapat menarik investor sehingga terjadi efisiensi dalam berproduksi. Program pengembangan transmigrasi Kemendes PDTT fokus pada empat hal, yakni revitalisasi kawasan transmigrasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), program kemitraan sebagai upaya menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan lintas sektor terkait, dan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi solusi menyelesaikan banyak persoalan.

Masalah di masa lalu tentang sertifikat transmigrasi belum beres, ada juga konflik saling klaim lahan. Dengan program sertifikasi tanah kita harapkan seluruh Indonesia pada tahun 2025 sudah memiliki sertifikat semua, termasuk daerah transmigrasi, hal ini yang kita benahi, kata Menteri Eko, menjelaskan.

Target penempatan 2019 sebanyak 1.465 kepala keluarga dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun melalui program kemitraan juga dilakukan penetapan transmigrasi non-APBN yang dalam tahap persiapan menyusun Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP). Bisnis model saat ini, lanjut Menteri Eko, menggunakan model pendekatan kawasan sesuai dengan amanat UU 29/2009 dan PP 3/2014. Orientasi fokus pada Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jaminan pasar dan permodalan, serta percepatan perolehan SHM.

Hal ini berbeda dengan model lawas yang berbasis lahan dengan komoditas beragam, tidak memenuhi skala minimum ekonomi, dan terbatasnya akses permodalan dan pemasaran. Melalui upaya ini kita berhasil mendorong kesejahteraan transmigran dan perbaikan perekonomian, katanya, menegaskan. Sebagai contoh, di Melolo, Sumba Timur, untuk komoditas tebu, target produksi gula 210.000 ton dengan penyerapan tenaga kerja kurang dari 6.278 orang. Berdampak pada pendapatan transmigran Rp 89 juta per tahun dengan menggandeng Djarum Group untuk pengelolaan pascapanen. Dampak positif program Kemendes PDTT diungkapkan pula Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

Menurutnya, transmigran di Kubu Raya mampu menghasilkan produk pangan, tanaman hortikultura, perikanan, dan perkebunan. “Khusus pangan, padi yang dihasilkan sangat membantu kebutuhan provinsi ini, makanya kami jaga betul sawah di sini, tuturnya melalui sambungan telepon. Hasil perkebunan seperti gula aren, bahkan jadi komoditi ekspor hingga Singapura dan Malaysia. Bupati Luwu Timur, M. Thorig Husler juga mengakui banyak hal positif muncul terkait keberadaan kawasan transmigrasi.

Hasil bumi unggulannya adalah merica (lada), di samping tetap memproduksi produk pangan, yaitu beras organik. Masyarakat lokal pun banyak terbantu, misalnya alih teknologi atau berbagi pengalaman dari transmigran asal Jawa. Masyarakat transmigrasi ekonominya cukup meningkat, saya kurang hafal hasilnya untuk pendapatan daerah. Tetapi alhamdulillah hasil mereka jadi salah satu penyumbang besar untuk wilayah ini khususnya pertanian, ujar Thorig.

Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian pun mengungkapkan, bantuan dana desa dari Kementerian Desa PDTT turut membantu kemajuan wilayah transmigrasi di Bengkulu Utara. Kami sudah bangun tiga pasar besar, juga rumah sakit di kawasan transmigrasi di Ketahun, serta sekolah-sekolah, sehingga menjadi pusat tumbuh baru. Dulu transmigrasi dipandang sebagai daerah tertinggal, sekarang malah perputaran uang sangat pesat dan daya beli masyarakat cukup signfikan, ujarnya. Hingga 2019 kontribusi program transmigrasi berhasil membangun 1.200 desa definitif, 400 kecamatan, 120 kabupaten, dan dua ibu kota provinsi. Berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan dari 13,5 persen menjadi 9,8 persen di kawasan perdesaan dan transmigrasi, peningkatan rasio gini, dan penambahan lapangan kerja di kawasan transmigrasi mencapai 29.300 orang di 2019.

Transmigrasi ini bertujuan juga untuk memeratakan lapangan pekerjan, sehingga lapangan kerja tidak hanya berpusat di daerah tertentu saja. Dengan adanya pemerataan lapangan kerja, diharapkan warga yang sebelumnya belum punya perkerjaan bisa mendapat kerja di tempat tinggalnya yang baru. Kalau mereka sudah bekerja tidak lagi bingung cara melunasi hutang yang menumpuk, memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya.